Kabar Terbaru

Sistem Pemungutan Pajak
Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak
Didalam sistem pemungutan pajak di Indonesia terdapat dua sistem sebagai berikut:

1.Office Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak(WP).
Ciri-Cirinya:

  • Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada diskus
  • Wajib Pajak bersifat pasif
  • Utang Pajak Timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus
2.Self Assessment System
Adalah Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
Ciri-Cirinya:
  • Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
  • Wajib Pajak Aktif,mulai dari menghitung,menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
  • Fiskus tidak menentukan besarnya pajak terutang tetap bersifat mengawasi dan mengkoreksi perhitungan yang disajikan oleh wajib pajak
Pengelompokan Pajak

1.Pajak Langsung
Yaitu Pajak yang dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

2.Pajak Tidak Langsung
Yaitu Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Sifatnya :
1.Pajak Subjektif
Yaitu Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)
2.Pajak Objektif
Yaitu Pajak yang berpangkal pada objeknnya,tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM

Menurut Lembaga Pemungutannya :
1.Pajak Pusat
Yaitu Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh : Pajak Penghasilan,PBB,Bea Materai,PPn dan PPnBM
2.Pajak Daerah
Yaitu Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Contoh : Pajak Daerak Tingkat 1 (Pajak Kendaraan Bermotor,BBN Kendaraan Bermotor) Pajak Daerah Tingkat 2 (Pajak Pembangunan 1 , Pajak Penerangan Jalan , dan Pajak Bangsa Asing)

Pertimbangan Dalam Pemungutan Pajak
Pertimbangan Dalam pemungutan pajak pada prinsipnya harus memperhatikan keadilan dan keabsahan dalam pelaksanaannya.Untuk Memenuhi tuntutan keadilan dan keabsahan tersebut, perlu diperhatikan asas-asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith Dalam Bukunya yang berjudul Wealth Of Nation , Mengenai "The Four Maxims" Sebagai Berikut :

1.Asas Equality (Keseimbangan Berdasarkan kemampuan)
Dalam Asas ini ditekankan pentinganya keseimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subjek pajak yang dimaksud dengan keseimbangan atas kemampuan subjek pajak adalah hendaknya dalam pemungutan pajak tidak ada diskriminasi di antara sesama Wajib Pajak Pemungutan pajak yang dilakukan terhadap semua subjek pajak harus sesuai dengan batas kemampuan masing-masing sehingga dalam asas equality ini untuk setiap orang yang mempunyai kondisi yang sama harus dikenakan pajak yang sama pula.

2.Asas Certainty (Kepastian)
Dalam Asas ini ditekankan pentingannya Kepastian mengenai pemungutan pajak,yaitu kepastian mengenai hukum yang mengaturnya,kepastian mengenai subjek pajak,kepastian mengenai objek pajak,dan kepastian mengenai tata cara pemungutannnya.Kepastian ini menjamin setiap orang untuk tidak ragu dalam menjalankan kewajiban membayar pajak karena segala sesuatunya sudah jelas.

3.Asas Convenience Of Payment (Saat dan Waktu yang Tepat)
Dalam asas ini ditekankan saat dan waktu yang tepat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.sangat bijaksana jika pemotongan pajak dilakukan pada saat Wajib Pajak menerima penghasilannya dan yang sudah memenuhi syarat objektifnya (Yaitu suatu syarat dimana Wajib Pajak Mempunyai penghasilan di atas penghasilan minimumnya

4.Asas Efficiency
Dalam asas ini ditekankan pentingnnya efisiensi pemungutan pajak,artinya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut.dalam hal ini diberi pengertian bahwa pemungutan pajak sebaiknya memperhatikan kondisi subjek dan objek pajaknya.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Sistem Pengelompokan Dan Pertimbangan Dalam Pemungutan Pajak"

Post a Comment